Beranda - Pengadilan Negeri Blitar

Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB
Telusuri Perkara Anda secara Online

Sesuai Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014

tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, memegang peranan penting
dalam proses administrasi dan penyediaan informasi, baik untuk pihak internal

maupun pihak eksternal pengadilan. Saat ini, para pihak yang berperkara

maupun para pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara

melalui aplikasi SIPP secara online 1 x 24 jam melalui:

http://sipp.pn-blitar.go.id

Selengkapnya
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Blitar

Keterbukaan informasi merupakan hak bagi publik untuk mengakses

informasi, atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan lengkap

Pengadilan Negeri Blitar dapat diakses secara online oleh para

masyarakat pencari keadilan dengan cepat, mudah, dan efisien.

Selengkapnya
Bantuan Hukum

Tahukah Anda? Sekarang masyarakat dengan mudah bisa memperoleh bantuan hukum

dari Negara, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Sesuai amanat Undang-undang,

Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung

biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

Selengkapnya

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera/Sekretaris

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blitar Atas Nama Bapak Suma'un, S.H. serta serah terima jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blitar dari Bapak H.M. Khusairi Anwar, S.H., M.H. kepada Bapak Suma'un, S.H. Senin 06 Juli 2015, bertempat di ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Blitar, Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Bapak Yohanes Priyana, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan Panitera/Sekretaris atas nama Bapak Suma'un, S.H. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Sekretaris, Para Hakim, dan Seluruh Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Blitar.

Selengkapnya: Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera/Sekretaris

Pengantar Alih Tugas Bapak Zaeni & Purna Bhakti Ibu Woro

Pengantar Alih Tugas Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan Purna Bhakti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar. Pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Blitar menggelar acara Pengantar Alih Tugas Ketua Pengadilan Negeri Blitar Bapak H. Zaeni, S.H., M.H. sekaligus Purna Bhakti Panitera Pengganti Ibu Woro Patsiwi, S.H. Acara tersebut selain dihadiri oleh seluruh Hakim, Panitera, Karyawan dan Karyawati serta Honorer, juga dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya Ketua Pengadilan Agama Blitar, Dharmayukti Karini cabang Blitar, rombongan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Advokat.

Selengkapnya: Pengantar Alih Tugas Bapak Zaeni & Purna Bhakti Ibu Woro

Memastikan Keadilan Melalui Otomatisasi

Memastikan Keadilan Melalui Otomatisasi. Sistem penelusuran perkara berbasis web (Case Tracking System atau CTS) memberikan kemudahan otomasi proses pengelolaan perkara di seluruh pengadilan negeri dan tingkat banding. Untuk memastikan informasi tersimpan aman, seluruh data yang masuk di back up di server di Mahkamah Agung. Data kinerja juga dikaji oleh Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding untuk memonitor produktivitas pengadilan-pengadilan negeri. Implementasi CTS telah meningkatkan akses publik terhadap informasi, memodernisasi pengelolaan perkara dan meningkatkan keterbukaan sistem peradilan Indonesia.

Selengkapnya: Memastikan Keadilan Melalui Otomatisasi

MA Keluarkan SEMA 6 Tahun 2014

MA Keluarkan SEMA 6 Tahun 2014 Untuk atasi Permasalahan Delegasi Bantuan Panggilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2014 Untuk atasi Permasalahan Delegasi Bantuan Panggilan. Selain menerbitkan Surat Edaran tentang pembatasan Peninjauan Kembali yang disebut - sebut media sebagai kado istimewa pada akhir tahun 2014 dari Mahkamah Agung untuk bangsa Indonesia, sehari sebelumnya Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran yang tak kalah istimewa. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) itu bernomor 6 Tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan.

Selengkapnya: MA Keluarkan SEMA 6 Tahun 2014

MA Terbitkan SEMA Pembatasan PK Pidana

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Pidana. Pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Surat Edaran ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk terwujudnya kepastian hukum terkait permohonan Peninjauan Kembali setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.