Beranda - Pengadilan Negeri Blitar

Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB
Telusuri Perkara Anda secara Online

Sesuai Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014

tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, memegang peranan penting
dalam proses administrasi dan penyediaan informasi, baik untuk pihak internal

maupun pihak eksternal pengadilan. Saat ini, para pihak yang berperkara

maupun para pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara

melalui aplikasi SIPP secara online 1 x 24 jam melalui:

http://sipp.pn-blitar.go.id

Selengkapnya
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Blitar

Keterbukaan informasi merupakan hak bagi publik untuk mengakses

informasi, atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan lengkap

Pengadilan Negeri Blitar dapat diakses secara online oleh para

masyarakat pencari keadilan dengan cepat, mudah, dan efisien.

Selengkapnya
Bantuan Hukum

Tahukah Anda? Sekarang masyarakat dengan mudah bisa memperoleh bantuan hukum

dari Negara, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Sesuai amanat Undang-undang,

Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung

biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

Selengkapnya

Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke 69

Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke 69. Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014, Pengadilan Negeri Blitar mengadakan Upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014. Upacara tersebut dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB, bertempat di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Blitar. Adapun Pembina Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Blitar Bapak H. Zaeni, S.H., M.H, dan diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional serta honorer.

Selengkapnya: Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke 69

Gerak Jalan Jantung Sehat di Pengadilan Negeri Blitar

Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69 di Tahun 2014, Pengadilan Negeri Blitar mengadakan berbagai kegiatan, salah satunya adalah gerak jalan jantung sehat. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2014 pukul 07.00 WIB, diikuti oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Bapak dan Ibu Hakim, dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Blitar.

Selengkapnya: Gerak Jalan Jantung Sehat di Pengadilan Negeri Blitar

Survey Pembaruan Peradilan di Seluruh Indonesia

Evaluasi Implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 telah dilaksanakan pada akhir 2013 lalu terhadap 20 Pengadilan tingkat banding. Hasilnya menunjukkan bahwa agenda cetak biru masih dapat ditingkatkan implementasinya dalam pelaksanaan kegiatan di Mahkamuh Agung dan selaras dengan Rencana Strategis dan Program Prioritas Tahunan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana agenda cetak biru pembaruan peradilan terlaksana di pengadilan tingkat pertama dan banding?

Selengkapnya: Survey Pembaruan Peradilan di Seluruh Indonesia

Inilah Pengadilan “Juara Publikasi Putusan” di Tahun 2013

Mahkamah Agung RI disebut pemegang rekor dunia untuk urusan publikasi putusan. Hal ini karena jumlah putusan yang dipublis perbulannya melampaui angka 20.000-an. Bahkan di tahun 2013, jumlahnya menembus angka 25.000-an perbulan. Tak heran, jika di akhir 2013 putusan pengadilan yang dipersembahkan ke publik secara gratis melalui Direktori Putusan berjumlah 685.272 putusan. MA memiliki lebih dari setengah juta putusan yang dipublish tersebut karena partisipasi 88,03% pengadilan se-Indonesia (871).

Selengkapnya: Inilah Pengadilan “Juara Publikasi Putusan” di Tahun 2013

Korupsi, Kepala Bapemas Blitar Dihukum 14 Bulan Penjara

TRIBUNNEWS.COM, BLITAR -Agus BH MSi, mantan Kepala Kantor Badan Pelayanan Masyarakat (Bapemas) Pemkab Blitar, akhirnya divonis 14 bulan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (4/7). Putusan itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penutut umum (JPU) yang seberat satu tahun enam bulan dengan denda Rp 50 juta dan subsider 5 bulan. Yudi istono SH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, mengatakan, pihaknya belum bisa bersikap atas putusan hakim yang lebih ringan tersebut.