Selasa, 29 Desember 2020 telah dilaksanakan Pembinaan dalam rangka “Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Segenap Jajarannya Tahun 2020” oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan berhubungan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14-U/710/OT.01.2/12/2020 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Segenap Jajarannya Tahun 2020. Pembinaan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang wajib diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya baik yang Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), maupun yang sedang menjalani Cuti Tahunan. Pengadilan Negeri Blitar mengikuti Pembinaan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Blitar.
Pembinaan secara daring ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar. Pembinaan secara daring ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak.
Pembinaan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian hymne Mahkamah Agung dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.. Dalam sambutan ini disampaikan bahwa refleksi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna perbaikan dalam pelaksanaan tugas sehingga mutu penyelanggaraan peradilan akan meningkat.
Secara garis besar pembahasan dalam pembinaan ini meliputi Review Kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2020, Review Kinerja Pengadilan Negeri se Jawa Timur Tahun 2020 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2021. Pada pembinaan ini juga diumumkan Nilai SIPP Pengadilan Negeri se Jawa Timur yang mana Pengadilan Negeri Blitar menempati nomor 1 Nilai SIPP Pengadilan Negeri Kelas IB pada kategori perkara >2000.
Pembinaan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran tentang pentingnya melakukan refleksi kinerja yang mendorong kinerja yang sistematis dan analistis sehingga dapat tercapai peningkatan mutu penyelenggaraan Peradilan. (Red.)