Upaya Hukum Grasi
Prosedur Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana
Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 (1) UU No. 22/2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Upaya Grasi merupakan hak Terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Presiden berdasarkan Pasal 11(1) UU No. 22/2002 dapat memberikan grasi dengan mempehatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kekuasaan Presiden memberikan grasi ini adalah salah satu Hak Prerogatif (istimewa) Presiden, selaku Kepala Negara.
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 22/2002, menentukan bahwa yang berhak mengajukan grasi adalah:
- Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- Keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
Terpidana, kuasa hukumnya atau keluarga Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi sejak putusan Pengadilan memperolah kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Menurut ketentuan Pasal 4(2) UU No. 22/2002, pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
- peringanan atau perubahan jenis pidana;
- pengurangan jumlah pidana; atau
- penghapusan pelaksanaan pidana.
Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. (Pasal 13 UU No. 22/2002)
Pengumuman
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Tentang Kami
Informasi
Publikasi
Jadwal Sidang hari ini
Link Terkait
Mahkamah Agung RI
Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Badilum
Website Resmi Badan Peradilan Umum
PT Jawa Timur
Website Resmi Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Kejaksaan Negeri Blitar
Website Resmi Kejaksaan Negeri Blitar
Pemkot Blitar
Website Resmi Pemerintah Kota Blitar
Pemkab Blitar
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar
SIWAS MA-RI
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Bawas MA-RI
Copyright@2018 - Website Resmi Pengadilan Negeri Blitar kelas IB
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar | Telp/Fax. 0342 802260 | Email: mail@pn-blitar.go.id
