Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

  1. Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 - 2019
  2. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035

Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB

Area I

  1. Sosialiasai Reformasi Birokrasi.
    Kondisi: belum sepenuhnya melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi.
    Solusi: pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017, Ketua Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB, Agung Purbantoro, S.H., M.H. telah melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi.
    Data Pendukung: -
  2. Tim Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB dan Renja Reformasi Birokrasi.
    Kondisi: dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang baru.
    Solusi: Ketua Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB, Agung Purbantoro, S.H., M.H. membentuk Tim untuk Reformasi Birokrasi dan menyusun Renja Reformasi Birokrasi.
    Data Pendukung: SK KPN Nomor: W14.U11/377/OT.01.3/03/2017 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB
  3. Sosialisasi Road Map
  4. Pemilihan Role Model
  5. Publikasi Kegiatan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Area II

  1. Sosialisasi PERMA No. 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
  2. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-undangan.
  3. Evaluasi SK KPN terhadap Kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait Hukum dan Teknis Judisial.
  4. Harmonisasi Penetapan SK Radius di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB terkait dengan Biaya Perkara.
  5. Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB.
  6. Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB.

Area III

  1. Evaluasi untuk menilai ketepatan Fungsi dan Ukuran Organisasi.
  2. Evaluasi yang mengukur Jenjang Organisasi Kepada Seluruh Unit Organisasi.
  3. Evaluasi yang Menganalisis Kemungkinan Duplikasi Fungsi kepada seluruh Unit Kerja.
  4. Evaluasi yang Menganalisis Satuan Organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja.
  5. Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang Atasan pada Satuan Unit Kerja.
  6. Evaluasi yang menganalisis Kesesuaian Struktur Organisasi Dengan Kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh Unit Kerja.
  7. Evaluasi atas Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Mandat kepada seluruh Unit Kerja.
  8. Evaluasi yang menganalisis Kemungkinan Tumpang Tindih dengan Instansi lain.

Area IV

Area V

Area VI

Area VII

Area VIII


Tanggal 17 Nopember 2017

Link Terkait

Mahkamah Agung RI
Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badilum
Website Resmi Badan Peradilan Umum

PT Jawa Timur
Website Resmi Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Kejaksaan Negeri Blitar
Website Resmi Kejaksaan Negeri Blitar

Pemkot Blitar
Website Resmi Pemerintah Kota Blitar

Pemkab Blitar
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar

SIWAS MA-RI
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Bawas MA-RI