Upaya Hukum Grasi

Upaya Hukum Grasi

Prosedur Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana

Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 (1) UU No. 22/2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Upaya Grasi merupakan hak Terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Presiden berdasarkan Pasal 11(1) UU No. 22/2002 dapat memberikan grasi dengan mempehatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kekuasaan Presiden memberikan grasi ini adalah salah satu Hak Prerogatif (istimewa) Presiden, selaku Kepala Negara.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 22/2002, menentukan bahwa yang berhak mengajukan grasi adalah:

  1. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
  2. Keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
  3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Terpidana, kuasa hukumnya atau keluarga Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi sejak putusan Pengadilan memperolah kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Menurut ketentuan Pasal 4(2) UU No. 22/2002, pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:

  1. peringanan atau perubahan jenis pidana;
  2. pengurangan jumlah pidana; atau
  3. penghapusan pelaksanaan pidana.

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. (Pasal 13 UU No. 22/2002)

Pengumuman

Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pengumuman Lelang Bongkaran Nomor: W14.U.11/1214/PL.01/10/2017

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Jadwal Sidang hari ini

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri Blitar


Tanggal 17 Nopember 2017

Link Terkait

Mahkamah Agung RI
Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badilum
Website Resmi Badan Peradilan Umum

PT Jawa Timur
Website Resmi Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Kejaksaan Negeri Blitar
Website Resmi Kejaksaan Negeri Blitar

Pemkot Blitar
Website Resmi Pemerintah Kota Blitar

Pemkab Blitar
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar

SIWAS MA-RI
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Bawas MA-RI