Upaya Hukum Banding
Prosedur Upaya Hukum Banding Perkara Pidana
- Meja 2 membuat:
- Akta permohonan pikir-pikir bagi Terdakwa.
- Akta permintaan banding.
- Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
- Akta pencabutan banding.
- Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
- Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
- Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- Dalam hal Pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
- Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
- Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
- Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh Pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
- Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
- Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.
Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 3-5.
Pengumuman
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Surat Edaran tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)
Undangan Seminar dlm rangka HUT IKAHI ke-65 Tahun 2018
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Tentang Kami
Informasi
Publikasi
Jadwal Sidang hari ini
Tanggal 06 April 2018
Tanggal 13 April 2018
Tanggal 20 April 2018
Tanggal 27 April 2018
Link Terkait
Mahkamah Agung RI
Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Badilum
Website Resmi Badan Peradilan Umum
PT Jawa Timur
Website Resmi Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Kejaksaan Negeri Blitar
Website Resmi Kejaksaan Negeri Blitar
Pemkot Blitar
Website Resmi Pemerintah Kota Blitar
Pemkab Blitar
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar
SIWAS MA-RI
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Bawas MA-RI
Copyright@2018 - Website Resmi Pengadilan Negeri Blitar kelas IB
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar | Telp/Fax. 0342 802260 | Email: mail@pn-blitar.go.id
