Proses Acara Gugatan

Proses Acara Gugatan

Proses Acara Perkara Perdata Gugatan

  1. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  2. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).
  3. Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo.
  4. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

KOMPETENSI RELATIF (pasal 118 (1) HIR)

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

  1. Dimana tergugat bertempat tinggal.
  2. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
  3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri.
  4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
  5. Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal:
    • tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
    • tergugat tidak dikenal.

Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak.

(Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak).

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu.

Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang.

(Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatip harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

KUASA/WAKIL

Untuk bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat- syarat:

  1. Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon didalam persidangan secara lisan.
  2. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11.
  3. Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu.
  4. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.
  5. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas.

Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, adalah:

  1. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah.
  2. Jaksa.
  3. Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

PERKARA GUGUR

  1. Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.
  2. Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.
  3. Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

PUTUSAN VERSTEK

  1. Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.
  2. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi'jlka ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

TANGKISAN/EKSEPSI

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan:

  • Dalam eksepsi:.............. (pertimbangan lengkap).
  • Dalam pokok perkara..... (pertimbangan lengkap).

PENCABUTAN SURAT GUGATAN

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

PERUBAHAN/PENAMBAHAN GUGATAN

  1. Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.
  2. Perubahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

PERDAMAIAN

  1. Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).
  2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
  3. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  4. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding.
  5. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugatan perceraian:

  1. Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri.
  2. Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian.
  3. Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

PENGGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.

BIAYA YANG DAPAT TIMBUL DALAM PERSIDANGAN

  1. Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.
  2. Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya Jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

PENGGABUNGAN PERKARA

  1. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya.
  2. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Pengumuman

Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Pemberitahuan Persyaratan Pengajuan Akreditasi oleh TAPM Badilum MA RI

Selengkapnya...


Laporan dan Masukan Teknis Permasalahan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri

Selengkapnya...


Penjelasan Pelaksanaan Akreditasi

Selengkapnya...


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 03 TA.2016

Selengkapnya...


PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016

Selengkapnya...


Jadwal Sidang hari ini

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri Blitar


Tanggal 28 Juli 2017

Link Terkait

Mahkamah Agung RI
Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badilum
Website Resmi Badan Peradilan Umum

PT Jawa Timur
Website Resmi Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Kejaksaan Negeri Blitar
Website Resmi Kejaksaan Negeri Blitar

Pemkot Blitar
Website Resmi Pemerintah Kota Blitar

Pemkab Blitar
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar

SIWAS MA-RI
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Bawas MA-RI