Upacara Seremonial Penanda tanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2019 Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB. Hari ini, Rabu tanggal 02 Januari 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung Pengadilan Negeri Blitar Kela IB Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar, dilaksanakan Upacara Seremonial Penanda tanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Penanda tanganan Pakta Integritas Tahun 2019. Upacara Seremonial tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai baik struktural maupun fungsional Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB dan juga oleh Calon Hakim Magang di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB.
Adapun susunan rapat adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesi Raya, sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar Bapak Agung Suhendro, S.H., M.H., Penanda Tanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2019, foto bersama guna dokumentasi Penanda Tanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2019, menyanyikan lagu Padamu Negeri, diakhiri dengan pembacaan do'a dan penutup.
Seperti yang diketahui bersama bahwasannya Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Dasar Hukum terkait Perjanjian Kinerja Aparatur Sipil Negara adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Edaran Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 323/SEK/OT..01.2/11 2016 tanggal 17 November 2016. Perjanjian Kinerja dibuat dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Di tahun 2019 ini, Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB telah menyusun perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Panitera dan Sekretaris yang bertanggung jawab atas terlaksananya rencana kinerja tersebut serta Ketua Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB yang bertugas menjadi supervisinya.
Penandatangan Pakta Integritas 2019 sesuai dengan tujuannya adalah merupakan langkah untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, Pakta Integritas tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih baik. (yan)
